Gelar Sosialisasi Penguatan Demokrasi Daerah, Anggota DPRD Kaltim Darlis Tekankan Partisipasi Publik dalam Kebijakan Daerah
Anggota DPRD Kaltim Darlis Pattalongi menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam kebiajakn daerah. Baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hal tersebut ditegaskannya saat melakukan sosialisasi penguatan demokrasi daerah, Jumat 30 Mei 2025. Penguatan Demokrasi Daerah ke-5 yang digelar Barisan Muda (BM) PAN dan Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Kaltim, dengan tema “Prioritas Kebijakan Publik”.
Darlis menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan kebijakan publik untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
Menurutnya, kebijakan publik mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali.
Ia memaparkan empat jenis kebijakan utama. Pertama, distributif. Yaitu, menyalurkan sumber daya secara merata. Misalnya, subsidi pendidikan melalui program wajib belajar.
Kedua, redistributif. Dimana mengurangi kesenjangan sosial, seperti pajak penghasilan progresif. Selanjutnya, regulatif, yang mengatur soal ketertiban umum. Dan selanjutnya, konstitutif. Dimana membentuk lembaga negara. Seperti kebijakan pertahanan-keamanan.
Darlis menekankan, semua unsur tersebut kebijakan publik bersifat memaksa dan mengikat, yang dikeluarkan oleh pihak berwenang baik eksekutif maupun legislatif untuk kepentingan umum.
“Karenanya, peran aktif masyarakat dalam identifikasi masalah, perumusan, implementasi, dan pengawasan kebijakan mutlak diperlukan,” jelasnya.
Ia pun mendorong organisasi seperti BM PAN dan PUAN Kaltim untuk aktif mengajukan policy brief terkait masalah di masyarakat, serta mendukung dan mengawasi implementasi kebijakan yang selaras dengan visi pemerintah. seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Partisipasi dan pengawasan masyarakat adalah kunci agar kebijakan publik benar-benar berpihak pada rakyat dan menyelesaikan masalah di akar rumput,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini juga diwarnai sesi tanya jawab yang menghadirkan persoalan riil di masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Musbawati. Ia menyinggung soal beban pajak bagi UMKM. Ia mengeluhkan tingginya tarif pajak saat ini yang hingga 12 persen. “Apalagi di tengah kondisi saat ini,” keluhnya.
Peserta lain, Novie menyinggung soal program “Gratis Pol” sektor Pendidikan. Dimana adanya ketidaksesuaian kebijakan pendidikan gratis dengan ekspektasi masyarakat akibat persyaratan yang rumit. “Ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik,” katanya.
Sebagai Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, yang membidangi pendidikan, Darlis menyatakan kesediaan menampung kritikan, saran dan masukan dari para peserta. Yang akan disampaikannya kepada pemerintah. (ch/red)
