Gubernur Kaltim Minta Jalan Areal Sawit di Kelola Negara, Permudah Akses Ekonomi dan Destinasi Wisata
Sepanjang 38 kilometer (km) jalan milik perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT Etam Bersama Lestari/EBL) di Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang Kutai Timur, telah dipakai secara umum.
“Kita negosiasi agar jalan dikelola pemerintah sehingga terkoneksi lewat pantai (pesisir),” kata Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud (Harum), menanggapi laporan Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, saat kunjungan kerja ke wilayah utara Kaltim di Simpang 46 Berau, Senin 14 Juli 2025.
Percepatan penanganan jalan milik perusahaan dikelola negara menurut Harum, agar jarak ditempuh tidak jauh dan distribusi barang, jasa dan orang dari Berau ke Kutim terus Bontang hingga Samarinda maupun sebaliknya semakin cepat dan mudah.
Pantai atau pesisir dimaksud Gubernur Harum adalah kawasan Biduk-Biduk (objek wisata) dan Talisayan hingga Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
“Pastikan jalan perusahaan yang akan dikelola pemerintah akan memberi keuntungan pihak perusahaan dan masyarakat,” tegas Harum.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda menyebutkan batas dari Kabupaten Kutai Timur (Sangkulirang) sampai simpang Lenggok Berau sepanjang 98 km.
Dimana ada sekitar 38 km jalan didalamnya masuk areal kebun kelapa sawit atau lahan kebun PT Etam Bersama Lestari (EBL) Desa Pelawan Kecamatan Sangkulirang Kutai Timur.
“Jalan sepanjang 38 Km masuk areal milik perusahaan, tapi dipakai secara umum (jalur transportasi masyarakat),” ungkapnya.
Nanda, sebutan akrab Kepala Dinas PUPR Kaltim, menjelaskan sejauh ini sudah ada komunikasi pemerintah daerah dengan pihak perusahaan.
“Namun ketika realisasi dilapangan, pihak EBL belum memberi kepastian,” jelasnya.
Jalan sepanjang 38 km merupakan jalan angkutan sawit dan akan dilintasi dari Jembatan Sungai Nibung Kutai Timur hingga Simpang Lenggok Berau.
“Kita harus berkomunikasi lebih intensif dan preventif ke perusahaan Pak Nanda,” pinta Gubernur Harum.(yans/her/adpimprovkaltim/ls)
