Kekurangan Guru di Balikpapan Mulai Terasa, Pemkot Andalkan PJLP di Tengah Gelombang Pensiun ASN

Tingginya jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun mulai berdampak pada kebutuhan tenaga pendidik di Kota Balikpapan. Untuk menjaga proses belajar mengajar tetap berjalan, Pemerintah Kota Balikpapan masih mengandalkan skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) guna membantu memenuhi kebutuhan tenaga di sektor pendidikan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Balikpapan, Purnomo, mengatakan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang paling terdampak akibat tingginya angka pensiun ASN setiap tahun. Banyak guru memasuki masa purna tugas setelah puluhan tahun mengabdi.

Menurutnya, rata-rata ASN yang pensiun memiliki masa kerja antara 23 hingga 38 tahun. Sementara itu, jumlah penerimaan pegawai baru dinilai belum mampu menutupi kebutuhan tenaga pengajar yang terus meningkat seiring bertambahnya sekolah dan jumlah peserta didik di Balikpapan.

Purnomo menjelaskan pemerintah daerah juga tidak bisa secara leluasa membuka formasi ASN baru karena harus menyesuaikan aturan pembatasan belanja pegawai. Jika belanja pegawai melebihi 30 persen dari APBD, maka daerah tidak akan memperoleh tambahan kuota formasi ASN dari pemerintah pusat.

Untuk sementara, Pemkot Balikpapan masih memanfaatkan tenaga PJLP guna membantu kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Namun, sekolah tidak diperbolehkan melakukan perekrutan guru secara mandiri di luar mekanisme yang telah ditetapkan pemerintah.

“Sekolah tidak boleh melakukan perekrutan sendiri. Tetap harus melalui Dinas Pendidikan dan harus masuk ke Dapodik dulu,” kata Purnomo.

Ia menambahkan, penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan pemerintah selama ini belum sepenuhnya menjadi solusi atas kekurangan tenaga guru. Sebab, sebagian besar formasi PPPK hanya mengganti status tenaga non-ASN yang sebelumnya sudah bekerja di lingkungan sekolah maupun instansi pemerintah.

Menurut Purnomo, kondisi tersebut membuat jumlah pegawai secara keseluruhan masih mengalami penurunan karena angka pensiun ASN lebih tinggi dibandingkan penambahan tenaga baru. Pemerintah daerah pun harus melakukan penyesuaian distribusi tenaga pengajar agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal.

Meski menghadapi keterbatasan tenaga ASN, Pemerintah Kota Balikpapan memastikan pelayanan pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah juga terus mencari solusi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan jumlah pegawai dengan kebutuhan pelayanan publik di sektor pendidikan.

Selain itu, BKPSDM berharap para ASN yang telah memasuki masa pensiun tetap dapat berkontribusi di tengah masyarakat, termasuk berbagi pengalaman dan pengetahuan selama bertugas di dunia pemerintahan maupun pendidikan. (MI/ADV Diskominfo Balikpapan/red)

Berita lainnya di Google News