Pemerintah Balikpapan Diminta Tegaskan Arah Kebijakan Seni Kota
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo. (Nusplus)
NUSANTARAPLUS, BALIKPAPAN – Sehari usai gelaran seni “Dua Kota Satu Panggung” yang mempertemukan seniman Balikpapan dan Palu, muncul kembali pertanyaan soal keberlanjutan ekosistem kreatif di Balikpapan.
Kegiatan pada Sabtu (15/11/2025) telah memperlihatkan besarnya potensi komunitas, namun juga menegaskan banyak ruang seni di kota ini masih berjalan berdasarkan inisiatif swadaya.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, yang hadir dalam kegiatan itu, mengakui perlunya penguatan jaringan kreatif lintas kota.
Tujuannya, agar seni tidak terputus pada agenda tunggal. “Kegiatan ini harus menjadi jembatan kolaborasi lintas disiplin dan lintas generasi,” tutur Bagus.
Namun pernyataan itu, dinilai belum cukup menjawab kebutuhan jangka panjang para pelaku seni. Terutama mereka yang selama ini mengisi ruang-ruang publik tanpa dukungan struktural yang memadai.
Pantauan media ini menunjukkan kegiatan di Borneo Bay Park berhasil menghadirkan ratusan seniman dari berbagai cabang seni.
Meski sebagian besar pengisi acara datang dengan konsep sederhana, memanfaatkan peralatan seadanya, menandai bahwa daya gerak komunitas lebih dominan daripada dukungan fasilitas resmi.
Pelaku seni menilai hal ini menggambarkan dinamika yang tidak baru yakni komunitas mampu bergerak, tapi keberlanjutan ekosistem tetap bergantung arah kebijakan pemerintah.
“Forum seperti ini tidak boleh berhenti di satu kegiatan,” ucap Bagus.
Ia menyebut perencanaan yang berkelanjutan harus dibentuk melalui diskusi terbuka, pemetaan potensi seniman, dan pemanfaatan ruang publik sebagai lokasi ekspresi kreatif.
Pertemuan Balikpapan-Palu kemarin bukan sekadar memperlihatkan interaksi dua komunitas, tetapi juga mengungkap ketimpangan antara energi kreatif masyarakat dan dukungan kelembagaan yang tersedia.
Para seniman menampilkan musik, tari, seni rupa, sastra, hingga performans, sementara sebagian besar peralatan dan penyelenggaraan berasal dari gotong royong komunitas.
Momentum ini dinilai penting bagi Pemkot untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan seni daerah telah memberi ruang bagi komunitas untuk berkembang.
Menurut pengamat seni lokal yang hadir, minimnya ruang ekspresi formal membuat kegiatan lintas kota menjadi wadah alternatif untuk menunjukkan suara komunitas.
“Kegiatan ini memberi gambaran bahwa ekosistem seni hidup, tetapi infrastrukturnya belum sepenuhnya mendukung,” tutur Bagus.
Dengan agenda kolaborasi lanjutan yang bakal di Palu tahun depan, pelaku seni berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih jelas dalam penyusunan agenda budaya lintas kota.
Pemkot Balikpapan disebut perlu menyiapkan kebijakan yang tidak hanya berbasis event, tapi mencakup edukasi, ruang publik, skema produksi, hingga dukungan lintas komunitas.
Gelaran ini menjadi penanda dinamika seni di Balikpapan bergerak, namun membutuhkan arah yang lebih pasti. Sehingga, kolaborasi lintas kota tidak sekadar menjadi peristiwa tahunan tanpa dampak jangka panjang. Demikian saran dan masukan sejumlah pegiat seni Kota Balikpapan. (Ml/Red/ ADV)
