Pemkot Balikpapan Perketat Pengawasan Pangan Jelang Nataru, Wawali Bagus Ingatkan Hal Ini

NUSANTARAPLUS, BALIKPAPAN –  Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Kota Balikpapan mulai memperketat pengawasan keamanan pangan di sejumlah pusat perbelanjaan dan lokasi penjualan kebutuhan pokok.

Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh produk yang beredar aman dikonsumsi, baik dari aspek kemasan, kualitas, hingga masa kedaluwarsa.

Pengawasan perdana dilaksanakan, pada Selasa (2/12/2025), dengan menyasar beberapa titik. Antara lain, Toko Ujung Pandang BLK Pasar Sepinggan, Toko Helmi dekat Polsek Balikpapan Selatan, Maxi Sepinggan Auri, Hypermart Pentacity, serta sejumlah rumah makan.

Rombongan dipimpin Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, bersama jajaran OPD terkait dan Satgas Pengendalian Inflasi.

Bagus menegaskan, pemeriksaan seperti ini rutin dilakukan menjelang hari besar keagamaan.

“Kami ingin memastikan produk yang dijual ke masyarakat, terutama bahan makanan dan kebutuhan rumah tangga, aman. Aman itu berarti secara fisik tidak penyok, tidak terbuka, tidak terkontaminasi udara, memiliki mutu yang baik, dan tidak melampaui batas expired date,” ujarnya.

Dalam sidak awal, tim menemukan penyimpanan beras tanpa palet. Beras hanya diletakkan di atas kardus yang langsung bersentuhan dengan lantai, sehingga berpotensi tercemar apabila terjadi rembesan cairan di area penyimpanan.

Bagus menegaskan potensi risiko pangan dari penempatan yang tidak sesuai standar tersebut.

“Ada beras yang tidak dilandasi palet. Dikhawatirkan jika ada rembesan minyak atau bahan pembersih (pewangi) lalu tercampur beras, itu bisa beracun. Kami sarankan untuk menggunakan palet yang lebih tinggi dari lantai,” tegas Bagus.

Pengelola toko diminta segera menata ulang barang sesuai standar keamanan pangan.

Bagus mengingatkan, aturan terkait penjualan produk kedaluwarsa sudah sangat tegas. “Kalau sampai menjual produk yang sudah jatuh tempo atau expired date, sanksinya bisa pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar,” tegasnya.

Meski demikian, sidak perdana ini belum menemukan pelanggaran penjualan barang kedaluwarsa.

Bagus juga memastikan ketersediaan bahan pokok tetap stabil. Satgas Pengendalian Inflasi, katanya, rutin memantau stok setiap minggu.

“Alhamdulillah stok tetap ada dan mudah-mudahan tidak ada lonjakan harga. Jika ada kenaikan, tim Satgas bersama kepolisian akan turun ke lapangan,” ucapnya.

Selain produk lokal, sejumlah barang impor di ritel besar juga dinyatakan telah melewati pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pengawasan Nataru 2025 akan berlanjut di pasar tradisional, swalayan jaringan besar, dan sentra kuliner. Bagus berharap kolaborasi pedagang dan masyarakat bisa menjaga keamanan pangan selama periode konsumsi akhir tahun yang cenderung meningkat.

Libatkan UMKM

Dalam sidak tersebut, Bagus juga menyoroti minimnya produk UMKM lokal di rak-rak ritel modern Kota Balikpapan kembali menjadi sorotan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.

Bagus Susetyo, yang memimpin peninjauan, meminta pelaku ritel membuka ruang pemasaran yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal.

“Kami minta ke depan supaya melibatkan UMKM untuk dipasarkan. Ini akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pendapatan dan pemberdayaan,” ujarnya.

Bagus menegaskan imbauan ini bukan sebuah kewajiban resmi, tetapi ajakan moral agar usaha besar dapat berkolaborasi mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

“Ini bersifat imbauan, bukan sanksi. Tapi harapannya kita saling berbagi. Kalau berusaha, mari berbagi juga dengan UMKM supaya mereka punya pendapatan,” katanya.

Menurutnya, akses pasar adalah persoalan utama UMKM. Banyak pelaku usaha kecil memiliki produk berkualitas, namun terkendala menembus jaringan distribusi ritel modern.

Bagus menilai ketersediaan ruang di rak penjualan dapat memberi peluang besar untuk meningkatkan daya saing UMKM.

“Rak-rak di toko modern ini tidak hanya diisi produk pabrikan besar. UMKM juga butuh ruang supaya ekonomi lokal bisa bergerak dan tumbuh,” tuturnya.

Pemkot Balikpapan menyatakan terbuka untuk memfasilitasi pertemuan antara UMKM dan ritel guna mempercepat penyerapan produk lokal. (MI/Red/ ADV)