Perkuat Mandiri Pangan, Balikpapan Genjot Rencana Food Station dan Sawah Baru
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, meninjau ketersediaan pangan di kota ini. (Nusplus)
NUSANTARAPLUS, BALIKPAPAN – Hasil monitoring lapangan terhadap harga dan pasokan pangan strategis menegaskan persoalan mendasar di Kota Balikpapan: tingginya ketergantungan terhadap suplai dari luar daerah.
Sampai saat ini, Kota Balikpapan masih bergantung hingga 85 persen pada impor atau pasokan eksternal luar daerah. Sehingga setiap gangguan distribusi berpotensi langsung memengaruhi stabilitas harga kebutuhan pokok.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengakui bahwa ketergantungan pangan jangka panjang menjadi persoalan serius yang harus segera dibenahi.
“Sebesar 85 persen pangan kita disuplai dari luar. Kami konsen terhadap ketahanan pangan dan ingin mengurangi ketergantungan ini,” kata Bagus, saat meninjau peninjauan komoditas utama di Pasar Klandasan, Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa dari 96 hektare potensi sawah yang dimiliki Balikpapan, hanya 27 hektare yang aktif digarap saat ini, berlokasi di Bukit Binjai.
Pemerintah masih fokus pada perawatan irigasi sebelum dapat membuka lahan baru.
“Sawah kita baru 27 hektare berjalan. Kita ingin cetak sawah baru, bukan hanya rehab,” tambahnya.
Menjelang meningkatnya konsumsi akhir tahun, Bagus memastikan harga pangan di Balikpapan masih terkendali berkat Satgas Pengendalian Inflasi Daerah.
Namun ia mengingatkan stabilitas tersebut sangat bergantung pada kelancaran distribusi, sementara kota masih berada pada posisi rawan jika terjadi gangguan logistik ataupun cuaca ekstrem.
Asisten Deputi Stabilisasi Harga Pangan Kemenko Perekonomian, Mohamad Siradj Parwito, yang ikut dalam peninjauan menyampaikan, stok bahan pangan seperti beras, cabai, bawang merah, telur, gula, serta daging ayam masih terpantau aman.
Namun sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga.
“Komoditas tersedia, tapi ada beberapa yang mengalami kenaikan seperti cabai dan bawang merah. Telur normal, daging ayam agak tinggi namun wajar,” ujar Siradj.
Ia menilai struktur pasar di Balikpapan berbeda dibanding kota yang memiliki pasar induk, karena distribusi dan pengendalian harga tersebar di tingkat kecamatan.
Kondisi ini membuat koordinasi suplai lebih menantang.
Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah pusat dan Pemkot Balikpapan membahas rencana pembangunan Food Station sebagai pusat penyangga logistik.
“Food Station di bawah ID Food, BUMN pangan. Fungsinya sebagai pusat suplai beras dan pangan strategis,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot juga mengusulkan perluasan Kawasan Ekonomi Terpadu (KET) serta program ekstensifikasi sawah guna mengurangi ketergantungan jangka panjang.
Ia memastikan usulan tersebut akan diteruskan ke kementerian teknis, termasuk Kementerian Pertanian.
(MI/Red/ ADV)
