Solar Subsidi Langka di Balikpapan, Pemkot Turunkan Tim Investigasi dan Rancang Penambahan SPBU

Antrean panjang kendaraan akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi dalam beberapa pekan terakhir di Balikpapan mendorong pemerintah kota mengambil langkah cepat.

Kondisi ini terutama dirasakan oleh kendaraan angkutan barang yang sangat bergantung pada solar subsidi untuk operasional sehari-hari.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim investigasi guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.

Langkah ini diambil menyusul adanya indikasi potensi penyimpangan di tengah tingginya kebutuhan sektor logistik.

“Sesuai aturan, yang berhak itu angkutan yang membawa sembilan bahan pokok. Tim investigasi akan melihat langsung di lapangan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Selain melakukan pengawasan langsung, pemerintah juga akan memverifikasi kendaraan yang mengisi solar subsidi, termasuk mengecek jenis muatan yang diangkut.

Upaya ini bertujuan memastikan BBM bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh pihak yang berhak, sekaligus mencegah praktik penimbunan maupun penggunaan oleh sektor industri non-subsidi.

Di sisi lain, persoalan antrean tidak hanya disebabkan oleh distribusi, tetapi juga keterbatasan infrastruktur.

Pemerintah kota menilai jumlah SPBU yang ada saat ini belum mampu mengimbangi pertumbuhan kendaraan, khususnya di sektor logistik.

Ketimpangan tersebut menyebabkan antrean terpusat di sejumlah SPBU yang berada di jalur utama distribusi barang.

Sebagai solusi, pemerintah merancang penambahan SPBU di beberapa kawasan strategis. Langkah ini diharapkan dapat mengurai kepadatan antrean sekaligus memperluas jangkauan distribusi BBM di seluruh wilayah kota.

Rencana tersebut juga didukung oleh meningkatnya minat investasi dari pihak swasta dalam pembangunan SPBU baru.

Berdasarkan data Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), solar subsidi diperuntukkan bagi sektor tertentu, seperti angkutan umum dan distribusi kebutuhan pokok.

Namun dalam praktiknya, pengawasan distribusi kerap menghadapi tantangan, terutama di daerah dengan aktivitas industri dan logistik yang tinggi.

Pemerintah Kota Balikpapan menilai kombinasi antara pengawasan ketat dan peningkatan infrastruktur distribusi menjadi kunci untuk mengatasi persoalan ini.

Dengan langkah tersebut, diharapkan distribusi solar subsidi kembali lancar sehingga aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor logistik, tidak lagi terganggu oleh antrean panjang di SPBU. (MI/Adv Kominfo Balikpapan/red)

Berita lainnya di Google News