Tahun Ini Target Kaltim Zero Desa Tertinggal
Kaltim Zero Desa Tertinggal ditarget tercapai pada tahun 2023 ini.
Untuk diketahui, Provinsi Kaltim kini memiliki 841 desa, 197 kelurahan, dan 103 kecamatan.
Dari hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun lalu, status Desa Mandiri dan Maju terus bertambah. Status Desa Sangat Tertinggal pun berhasil ditekan.
Data IDM 2022 menunjukkan penambahan 49 desa berstatus Mandiri dibandingkan IDM tahun 2021.
Saat ini sudah ada 136 Desa Mandiri. Desa Maju bertambah sebanyak 37 desa dibandingkan tahun 2021, menjadi sebanyak 349 desa. Desa Berkembang sebanyak 339 desa, berkurang 48 desa dari tahun 2021.
Kepala DPMPD Kaltim, Anwar Sanusi menjelaskan, tahun ini sudah tidak ada desa yang sangat tertinggal. Sementara, desa tertinggal masih tersisa sebanyak 17 desa.
Yakni satu desa di Kabupaten Berau, dua desa di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), enam desa di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), dan delapan desa di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Hasil bedah IDM pada 17 desa tertinggal tersebut, menurut Anwar Sanusi menunjukkan beberapa permasalahan serupa.
Di antaranya, adalah ketersediaan tenaga kesehatan. Seperti bidan, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya yang masih belum terpenuhi.
Termasuk soal jarak pusat layanan kesehatan dengan masyarakat, ketersediaan tenaga pendidik, dan jarak akses ke pusat perdagangan.
Selanjutnya, keterbukaan ruang publik di desa, akses air bersih, serta akses listrik juga menjadi indikator yang harus dipenuhi dalam meningkatkan status indeks pembangunan desa.
Indikator keterbukaan wilayah jalan desa untuk akses kendaraan roda empat atau lebih serta indikator potensi rawan bencana dan tanggap bencana mayoritas belum tersedia di desa-desa tertinggal.
“Semua indikator tersebut secara bertahap terus kita upayakan ketersediaannya, baik program dari Pemprov Kaltim maupun kabupaten dan kota,” papar Anwar Sanusi.
Pemprov Kaltim akan terus berjuang untuk memenuhi segala sarana prasarana yang menjadi indikator kemajuan tingkat IDM desa.
Selain dukungan provinsi dan kabupaten, dukungan pusat juga diharapkan terus mengalir melalui program Dana Desa. (adpimprov/nus)
