Tekanan Fiskal, 400 Proyek Infrastruktur Balikpapan Terpaksa Ditunda

NUSANTARAPLUS, BALIKPAPAN –  Tekanan fiskal yang melanda Pemerintah Kota Balikpapan mulai berdampak serius pada kelangsungan pembangunan infrastruktur.

Adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2026 memaksa pemerintah daerah melakukan penataan ulang prioritas.

Termasuk menunda sebagian besar proyek fisik yang telah disusun dalam rencana kerja.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menjadi dinas yang paling terdampak. Anggarannya terpangkas hingga Rp 440 miliar, memaksa perubahan besar pada daftar kegiatan.

Kepala DPU Balikpapan, Rita, mengungkapkan bahwa dari sekitar 800 kegiatan fisik yang sudah direncanakan, hanya setengahnya yang bisa berjalan.

“Dampaknya besar. Banyak pekerjaan yang tidak bisa kami lanjutkan karena anggaran dipotong,” ujar Rita, saat ditemui belum lama ini. Situasi ini menempatkan proyek penanganan banjir jadi prioritas tertinggi.

Beberapa rencana yang telah memasuki tahap perencanaan bahkan harus dihentikan.

Salah satu yang terkena imbas paling jelas adalah penataan kawasan Gunung Malang, Balikpapan Tengah, yang semula menjadi bagian penting dari program pengendalian banjir sekaligus penataan ruang kota. Proyek ini kini terhenti total karena tidak memperoleh dukungan anggaran.

Di sisi lain, pengerjaan drainase di kawasan Gunung Sari masih berlanjut, meski dilaksanakan secara bertahap. “Kalau nanti ada tambahan anggaran, baru bisa dipercepat,” kata Rita.

Pendekatan bertahap dipilih agar pekerjaan yang sudah disiapkan tidak berhenti sepenuhnya selama masa pengetatan anggaran.

Selain sektor banjir, dampak penundaan juga terjadi pada peningkatan jalan, pembangunan kawasan, hingga berbagai paket pekerjaan fisik yang sebelumnya masuk dalam daftar prioritas.

“Otomatis tidak ada pengerjaan peningkatan jalan dan lainnya. Banyak yang harus kita hold,” tegasnya.

Untuk menjaga kinerja lapangan dalam kondisi ketat, DPU mengoptimalkan peran UPT Swakelola.

Sistem ini memungkinkan penanganan kebutuhan mendesak tanpa menunggu lelang besar, sehingga pekerjaan minor maupun kegiatan darurat tetap dapat dilakukan.

Rita menekankan bahwa meski banyak proyek tertunda, penanganan banjir di titik-titik kritis tetap tidak boleh berhenti. “Prioritas kami titik-titik kritis. Itu tidak boleh berhenti,” pungkasnya.

Pemerintah Kota Balikpapan berharap transfer pusat kembali stabil sehingga pembangunan strategis dapat dilanjutkan dan tidak terus mengalami penundaan berkepanjangan.

Tekanan fiskal diperkirakan masih akan mempengaruhi kemampuan belanja modal daerah pada tahun anggaran berikutnya. (MI/Red/ ADV)