Usai Tragedi Aceh dan Sumatera, Balikpapan Perketat Mitigasi Bencana: Ini Strategi BPBD

NUSANTARAPLUS, BALIKPAPAN –  Banjir bandang dan gelombang lumpur di Sumatera dan Aceh beberapa waktu lalu, menjadi pengingat penting bagi Kota Balikpapan untuk memastikan penjagaan lingkungan dan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.

Meski risiko banjir bandang dinilai rendah, pemerintah kota tetap menaruh perhatian besar pada potensi genangan, longsor, dan pergerakan tanah yang kerap terjadi.

Kepala BPBD Balikpapan, Usman Ali, menyebut bahwa karakter geografis kota dengan aliran sungai yang relatif terjaga membuat ancaman banjir bandang tidak terlalu dominan.

“Kemungkinan banjir bandang di Balikpapan kecil. Masalah jalur sungai dan penebangan hutan relatif minimal. Jadi risiko besar hampir tidak ada,” ujarnya, Senin (1/12/2025).

Data BPBD periode Januari–November 2025 menunjukkan adanya tujuh kejadian banjir, 17 titik genangan di ruas jalan utama maupun permukiman, delapan kasus tanah longsor, serta 54 pergerakan tanah.

Angka ini menegaskan bahwa fenomena hidrometeorologi tetap menjadi tantangan rutin, terutama saat curah hujan meningkat.

BPBD telah memetakan kawasan rawan berdasarkan kondisi topografi dan kepadatan pemukiman.

Area Balikpapan Utara disebut paling rentan terhadap banjir, sementara longsor banyak ditemukan di kawasan berbukit seperti Gunungsari dan Prapatan.

Usman menggarisbawahi bahwa pembangunan perumahan yang tidak mengikuti aturan menjadi salah satu pemicu.

“Banyak perumahan di lereng bukit tidak memiliki izin resmi (IMB)… titik-titik ini tidak banyak berubah selama sepuluh tahun terakhir,” tuturnya.

Selain itu, aktivitas manusia seperti pembangunan dan pertambangan skala kecil juga memberi kontribusi pada meningkatnya risiko bencana.

“Pembangunan perumahan pasti memengaruhi potensi banjir. Jika tak sesuai aturan, izinnya bisa dicabut atau dikendalikan,” tambahnya.

Salah satu titik genangan paling krusial berada di kawasan Jalan MT Haryono, lokasi pertemuan lima saluran besar. “Air biasanya membutuhkan 2–5 jam untuk surut saat pasang laut,” kata Usman.

Untuk memperkuat mitigasi, BPBD menekankan tiga strategi: edukasi publik, pengawasan pembangunan, serta peningkatan koordinasi lintas instansi.

Organisasi masyarakat seperti Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) dilibatkan untuk memantau potensi penyumbatan drainase, sementara pengembang terus diarahkan agar mematuhi tata ruang.

“Tujuannya agar pembangunan tidak meningkatkan risiko banjir dan longsor,” tegasnya.

Di sisi lain, kolaborasi dengan Basarnas, OPD teknis, hingga relawan memungkinkan respons cepat di wilayah rawan.

Tim juga secara berkala memantau saluran air dan membuat kanal agar aliran tetap lancar. “Kami memantau saluran air dan membuat kanal agar tidak tersumbat,” ungkap Usman.

Meski sistem peringatan dini belum sepenuhnya terpasang, BPBD memastikan informasi lapangan terus diperbarui untuk mempercepat respons darurat.

Pembelajaran dari bencana di Sumatera turut menjadi bahan evaluasi agar Balikpapan semakin siap menghadapi curah hujan tinggi maupun dinamika pasang laut.

Dengan penguatan mitigasi berbasis tata ruang dan partisipasi masyarakat, pemerintah berharap risiko banjir, longsor, dan pergerakan tanah dapat ditekan semaksimal mungkin di seluruh wilayah kota. (MI/Red/ ADV)