Legislator Kaltim Sigit Wibowo Sebut Kepatuhan Bayar Pajak Bisa Dongkrak PAD

Makin baik kepatuhan membayar pajak bakal bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Perda Provinsi Kaltim Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

“Sehingga berimplikasi pada makin banyaknya pembangunan oleh pemerintah daerah yang pada gilirannya hasilnya dirasakan masyarakat,” terangnya dalam sosialisasi yang digelar di RT 06 Kelurahan Karang Joang, Balikpapan Utara, Balikpapan (2/10/2022).

Ketua DPW PAN Kaltim ini menyampaikan, tujuan sosialisasi ini antara lain agar masyarakat memahami perda yang diterbitkan. Kemudian bagi wajib pajak memiliki kesadaran untuk menuntaskan kewajiban mereka membayar pajak. Karena hasil pajak akan digunakan untuk berbagai bidang pembangunan.

Kata dia, jika makin banyak wajib pajak yang menjalankan kewajibannya, maka pendapatan asli daerah (PAD) dipastikan terdongkrak.

“Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan pembangunan di Kaltim, maka sosialiasi mengenai pajak daerah ke masyarakat ini kami nilai sangat penting,” ungkap legislator daerah pemilihan Balikpapan ini.

Sigit menyebut sejatinya kegunaan pajak adalah timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. “Jadi ketika kita bayar pajak kita dapat menikmati hasil pembangunan. Entah secara fisik ataupun pelayanan umum seperti kesehatan, sosial dan keagamaan yang memadai,” tuturnya.

Sosialisasi perda ini sendiri mendapat apresiasi dari masyarakat yang hadir. Peserta sosialisasi juga turut menyampaikan aspirasi kepada Sigit, salah satunya terkait permasalahan dampak pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

“Wilayah kami kalau hujan kebanjiran, karena sejak pembagunan tol tidak ada lagi saluran air baik. Sehingga tumpah air dari tol lari ke wilayah RT kami,” kata Ketua RT 06 Naim.

“Untuk itu kami mohon kepada Bapak Sigit bisa mencarikan solusi agar ada tanggung jawab pemerintah terkat permasalahan tersebut,” tambahnya. (***)