Polda Kaltim Turunkan 7.000 Personel Amankan Pilkada
Sebanyak 7.000 personel gabungan akan dikerahkan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur dalam rangka operasi Mantap Praja. Operasi untuk mengamankan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Provinsi Kaltim.
Operasi ini akan berlangsung selama 126 hari, mulai dari 26 Agustus hingga 16 Desember 2024. Kasubdit Penmas Bid. Humas Polda Kaltim AKBP I Nyoman Wijaya mengatakan jumlah personil yang diterjunkan bertujuan untuk memastikan keamanan selama 126 hari tahapan Pilkada.
“7.000 personil diperkuat untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka menjaga keamanan selama tahapan pilkada ini,” ujarnya saat menjadi narasumber pada pengamanan kampanye Pilkada serentak di Kaltim 2024, Jumat (15/11/2024).
Operasi Mantap Praja 2024 difokuskan pada pengamanan secara menyeluruh. Mulai dari tahapan kampanye hingga pemungutan suara pada 27 November mendatang.
Polda Kaltim terus menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder dan instansi terkait, termasuk penyelenggara pemilu, guna memastikan kelancaran proses demokrasi yang aman dan damai.
Polda Kaltim telah melaksanakan berbagai simulasi terkait dengan pengamanan-pengamanan dengan memvisualisasikan melalui media media sosial dan juga melalui terjun langsung ke tokoh masyarakat dan masyarakat sehingga sampai tahap kampanye ini masih tetap terjaga secara umum masih kondusif.
Selain itu, kegiatan rutin yang ditingkatkan seperti patroli, razia, dan pemeriksaan di titik-titik rawan juga digelar setiap hari untuk menciptakan rasa aman di masyarakat.
“Kami memantau semua aspek, terutama di ranah digital. Polda Kaltim memiliki Subdit Cyber untuk mengawasi perkembangan berita, termasuk isu hoaks dan ujaran kebencian di media sosial,” jelasnya.
Mengenai pengamanan saat pemungutan suara, Polda Kaltim juga akan melibatkan 15.548 personil Linmas yang bekerja sama dengan anggota Polri untuk menjaga kelancaran proses pemungutan suara hingga rekapitulasi di tingkat PPK, kabupaten, dan provinsi.
Dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan mematuhi aturan hukum. “Kami berharap Pilkada serentak 2024 di Kaltim berjalan lancar dan sukses. Jika ada pelanggaran hukum atau tindak pidana, kami akan proses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Nyoman mengimbau masyarakat untuk menghindari tindakan yang melanggar hukum dan menjaga ketertiban demi terciptanya pilkada yang damai, aman, dan sukses. (Prb/ty/portalkaltim/nus)
BACA JUGA