Reses Anggota DPRD Kaltim: Jalan, Drainase, Pendidikan dan Kesehatan Dominasi Aspirasi

aspirasi masyarakat pada reses anggota DPRD Kaltim

Tiga persoalan mendominasi aspirasi masyarakat Samarinda pada reses anggota DPRD Kaltim dapil Samarinda, 19 – 26 September 2023 lalu.

Hal ini disampaikan anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono saat membacakan laporan reses gabungan Dapil Samarinda pada rapat paripurna ke-37 DPRD Kaltim, Senin (2/10/2023) lalu.

Reses merupakan momentum bagi anggota dewan turun gunung ke daerah pemilihannya masing-masing guna menyerap aspirasi dari masyarakat yang dia wakili.

Diketahui, reses ini menjangkau tiga puluh dua kelurahan di Kota Samarinda. Dalam laporannya, anggota parlemen menyebut Kota Tepian tidak terlepas dari permasalahan dan tantangan pembangunan yang komplek. 

Hal ini sebagai konsekuensi kota yang terbuka, yang tidak dapat menghindari pertambahan penduduk baik dari angka kelahiran maupun akibat mobilisasi penduduk dengan masuknya pendatang dari kota-kota lain baik dari dalam maupun luar Kaltim.

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan  munculnya persoalan baru, antara lain kemacetan di jalan raya, kemiskinan, kriminalitas dan lain-lain.

Terkait infrastruktur, keluhan jalan-jalan yang masih rusak dan perlu peningkatan. Peningkatan Jembatan hingga semenisasi jalan lingkungan dan rehabilitasi saluran drainase masih mendominasi di Samarinda.

“Meski saat ini banjir sudah mulai berkurang seiring dengan gencarnya rehabilitasi atau peningkatan saluran drainase di beberapa ruas jalan kota,” sebutnya.

Meski begitu, lanjutnya, masih terdapat permukiman yang rentan banjir, antara lain di kawasan permukiman Sambutan Idaman Permai Kelurahan Sambutan, Kelurahan Simpang Tiga, dan Kelurahan Air Hitam,  dan longsoran di Jalan Trikora Kelurahan Baqa.

“Untuk pendidikan permasalahan klasik yang selalu mengemuka setiap tahunnya adalah keluhan masyarakat terhadap sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru, perlunya perbaikan dan penambahan ruang kelas baru, buku pelajaran yang sering berubah setiap tahunnya serta perlunya penambahan kuota penerima beasiswa Kaltim Tuntas bagi pelajar dan mahasiswa karena masih banyak yang belum menikmati fasilitas beasiswa Kaltim Tuntas tersebut,” jelasnya.

Pada bidang kesehatan, kata dia, masyarakat selalu menyampaikan persoalan ketidakmampuan membayar BPJS, kurang baiknya pelayanan terhadap pasien BPJS di rumah sakit pemerintah, dan terbatasnya waktu rawat inap pasien BPJS.

Selain itu, masyarakat menginginkan optimalisasi pelayanan kesehatan pada posyandu dengan melengkapi tenaga kesehatan dan sarana prasarana,

“Masyarakat di kelurahan Karang Asam Ulu menyampaikan bahwa mereka membutuhkan bantuan mobil ambulan,” katanya. (nus)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Tinggalkan Komentar