Kepala Adat Suku Balik soal Pembangunan IKN: Hak-Hak Kami Belum Diakui Sepenuhnya
Pembangunan IKN digadang-gadang sebagai langkah besar dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Namun, di balik megaproyek ini, Kepala Adat Suku Balik, Sibukdin mengatakan masyarakat lokal justru dihadapkan pada berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Dari ketidakjelasan kepemilikan tanah hingga dampak lingkungan yang semakin parah.
Salah satu komunitas yang paling terdampak adalah Suku Balik, masyarakat adat yang telah lama bermukim di kawasan IKN. Sikbudin menyebut bahwa hak-hak mereka masih terabaikan, terutama dalam hal kepemilikan tanah. Selain itu, proyek-proyek pendukung IKN, seperti intake Sungai Sepaku, juga membawa konsekuensi besar bagi kehidupan warga sekitar.
Sikbudin mengungkapkan hak-hak masyarakat adat di wilayah IKN masih belum dipenuhi, terutama terkait kepemilikan tanah. Ditambah proses pengurusan surat tanah yang punya istilah-istilah rumit semakin menyulitkan mereka. Ia juga menyoroti banyaknya warga yang telah lama tinggal di tanah mereka sendiri tetapi belum diakui secara hukum sebagai pemilik sah.
“Hingga kini, kami belum mendapatkan sertifikat atau legalitas tanah. Seakan-akan tanah kami hanya dipinjamkan oleh pemerintah, padahal kami sudah bermukim di sini jauh sebelum IKN direncanakan,” ujarnya dalam diskusi di FIB Unmul Jumat 14 Februari 2025 lalu.
Selain persoalan tanah, proyek intake Sungai Sepaku juga berdampak besar bagi masyarakat sekitar. Sibukdin menyebut banyak pohon dan tanaman mati akibat genangan air dari proyek tersebut. “Bukan cuma satu pohon, mungkin ratusan yang mati karena tergenang,” tuturnya.
Saat musim hujan, kondisi jalan yang licin semakin membahayakan aktivitas warga sekitar. Beda cerita ketika musim panas datang. Debu yang tebal beterbangan menjadi masalah lain yang mengganggu kenyamanan warga. “Kalau musim panas, sampai tidak kelihatan jalan karena debunya,” kata Sibukdin.
Sibukdin menuntut pemerintah lebih serius menangani dampak buruk yang ditimbulkan proyek IKN. Ia berharap aspirasi masyarakat, khususnya Suku Balik di Kecamatan Sepaku, didengar dan ditindaklanjuti.
Meski begitu, ia bersyukur masih ada pihak yang memberikan dukungan, termasuk mahasiswa dan dosen yang kerap melakukan penelitian di sana serta dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim.
“Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah. Jangan hanya bicara soal kesejahteraan masyarakat, tapi akhirnya kami justru dikhianati. Bukannya dibina, malah dibinasakan,” tegasnya. (tha/nus)
BACA JUGA
KREDIT
