Peserta PKN Presentasikan 4 Risalah Kebijakan Pada Seminar Policy Brief
Sebanyak 57 peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II melaksanakan Seminar Policy Brief (Risalah Kebijakan) sebagai pelatihan tahap akhir di BPSDM Kaltim, Kamis (31/10/2024).
“Pada seminar ini dipaparkan empat risalah kebijakan yang dihasilkan peserta dari Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) ke Provinsi Kepulauan Riau pada 26-29 Agustus 2024 lalu,” kata Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi.
Risalah Kebijakan pertama dari Kelompok B-2 atau Kelompok IV, berjudul “Penguatan Rantai Pasok Komoditas Kelapa Sawit untuk Percepatan Hilirisasi Industri,” disampaikan oleh Yusliando, Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
Risalah Kebijakan kedua dari Kelompok A-1 atau Kelompok I berjudul “Akselerasi Strategi Implementasi Ekonomi Pasca Tambang untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” Risalah ini dipresentasikan oleh Marselinus Jebaru, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Risalah ketiga dari Kelompok A-2 atau Kelompok II berjudul “Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia Mewujudkan Investasi Hijau di Kalimantan Timur,” yang disampaikan oleh Petrus Antonius Rasyid, Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat.
Terakhir, Risalah Kebijakan dari Kelompok B-1 atau Kelompok III, berjudul “Strategi Implementasi Investasi dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif di Provinsi Kepulauan Riau,” dipresentasikan oleh Munawar, Kepala Satpol PP Kaltim sekaligus Pjs. Wali Kota Bontang.
Seminar ini dimoderatori oleh Jauhar Efendi, Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, dengan dua narasumber berkompeten yang juga menjadi Tim Penilai. Yaitu Masjaya, Guru Besar FISIP UNMUL dan mantan Rektor UNMUL, serta Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
Sekda Kaltim Sri Wahyuni menekankan aspek teknis, termasuk judul risalah yang sebaiknya menarik dan langsung menyasar rekomendasi kebijakan yang diusulkan.
Sebagai contoh, ia menyarankan agar judul risalah dari Kelompok II diubah menjadi “Pembangunan SDM untuk Investasi Hijau di Kaltim: Kapan Kita Mulai?”.
Sri juga menambahkan pentingnya infografis berbasis data dan fakta, serta rekomendasi yang langsung menjawab masalah.
Selain itu, ia menyarankan agar risalah menampilkan kebijakan lama sebelum merekomendasikan kebijakan baru. (MJE/PRB/ty/portalkaltim)
BACA JUGA
KREDIT
