RTRW Provinsi Kaltim 2022-2042 Disetujui DPRD
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltim Tahun 2022-2042 disetujui.
Hal ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-11 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim menyetujui Rencangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW menjadi Perda.
Pemerintah diwakili Wagub Kaltim Hadi Mulyadi mewakili Gubernur Kaltim Isran Noor menandatangani pengesahan bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud di Kantor DPRD Kaltim, Selasa 28 Maret 2023.
Hadi Mulyadi mengatakan, Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur telah melalui berbagai tahapan dan proses cukup panjang.
Dimulai pada 2020 dilaksanakan peninjauan kembali RTRW Provinsi Kaltim dengan berbagai pertimbangan.
Antara lain adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan skala nasional serta tuntutan pembangunan berkelanjutan.
“Hal ini juga merupakan tindaklanjut arahan presiden atas rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kaltim,” sebut Hadi.
Karena alasan itu, maka RTRW di Provinsi Kalimantan Timur sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, yang secara normatif akan direvisi pada tahun 2021, dipercepat pelaksanaannya pada tahun 2020 melalui bantuan teknis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertahanan Nasional.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa penyusunan RTRW agar mengintegrasikan tata ruang matra darat dengan matra laut (RZWP3K).
Yaitu Perda Nomor 2Tahun 2021 tentang Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021- 2041.
“Alhamdulillah kita telah mengintegrasikannya di tahun 2021, selanjutnya pada tahun 2022 dilaksanakan pembahasan bersama Pansus DPRD dan koordinasi intensif di tingkat kementerian/ lembaga, terutama Kementerian ATR/BPN, dalam rangka konsultasi muatan dan substansi RTRW Provinsi Kalimantan timur, hingga pada tanggal 8 Februari 2023 RTRW Kalimantan Timur telah mendapatkan persetujuan substansi dari Kementerian ATR/BPN. Dan sesuai target Strategi Nasional (Stranas) KPK terhadap lima Provinsi yaitu Riau, Papua, Kalteng, Sulbar dan Kaltim. Dan Kaltim menjadi satu-satunya provinsi yang telah mendapatkan persetujuan subtansi dari Menteri ATR/BPR,” paparnya.
“Tercapainya kesepakatan penetapan raperda menjadi Perda RTWR Kaltim, menjadi gambaran komitmen yang kuat dan dedikasi yang tinggi dari seluruh anggota dewan yang terhormat, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab DPRD sebagai fungsi pembentuk regulasi,” imbuhnya.
Ditambahkan, keberadaan Perda RTRW ini diharapkan dapat dipercepat, mengingat RTRW berperan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RJPMD), acuan dalam revisi RTRW kabupaten kota, serta acuan dalam pemanfaatan ruang pengembangan wilayah provinsi investasi original dan sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. (adpimprov kaltim/nus)
BACA JUGA
KREDIT
