500 Ojol Geruduk Kegubernuran, Protes Potongan Aplikator 20 Persen
Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) saat aksi di depan Kantor Gubernur Kaltim diterima Wagub Kaltim Seno Aji, Selasa 20 Mei 2025. (Foto: adpimprovkaltim)
Sekitar 500 pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai platform di Kalimantan Timur menggelar unjuk rasa.
Massa menentang kebijakan perusahaan aplikator yang dianggap merugikan pendapatan mereka. Aksi dimulai dengan long march dari GOR Segiri menuju Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/5/2025) pagi.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) ini menuntut penghapusan program promosi seperti GrabBike Hemat, sistem slot, dan double order, serta revisi regulasi tarif yang lebih adil.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang digelar serentak di sejumlah kota, termasuk Balikpapan, Jabodetabek, dan beberapa wilayah di Sumatera. Sebagai bentuk solidaritas, para pengemudi mematikan aplikasi mereka selama demonstrasi berlangsung.
“Ini perlawanan terhadap sistem tidak adil yang menggerus pendapatan harian kami,” tegas Koordinator AMKB, Ivan Jaya, di lokasi aksi.
Para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan kritik terhadap perusahaan aplikator serta bendera merah-putih sebagai simbol perjuangan. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meneruskan aspirasi mereka ke Kementerian Perhubungan RI.
Salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap program promosi yang dinilai melanggar Pasal 20 ayat 2-3 Permenhub No. 12/2018 dan Pasal 33 ayat 3-4 Permenhub No. 118/2018. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menampung aspirasi masyarakat terkait layanan transportasi berbasis aplikasi.
Ivan kemudian mencontohkan ketimpangan pendapatan. “Jika konsumen membayar Rp22.000 untuk jarak 3-4 km, kami hanya mendapat Rp12.800. Potongan aplikator lebih dari 20%, sementara biaya hidup terus naik. Aturan tarif ini dibuat sejak masa COVID dan belum direvisi,” ujarnya.
AMKB mendesak penetapan tarif dasar dan tarif bersih yang transparan untuk menjamin pendapatan layak bagi pengemudi.
Aksi sempat memanas ketika sejumlah pengunjuk rasa memaksa pengemudi yang tidak ikut demonstrasi untuk bergabung. Namun, situasi terkendali setelah perwakilan massa diundang bermediasi dengan Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Dalam pertemuan tersebut, Seno mengaku telah mengirim surat permintaan resmi kepada perusahaan aplikator, tetapi belum ada tanggapan. “Jika mereka tetap diam, kami tidak segan menutup layanan mereka di Kaltim,” tegasnya.
Seno juga menyatakan dukungannya terhadap revisi tarif dan penghapusan program promosi. “Surat untuk Menteri Perhubungan telah kami siapkan dan akan diserahkan besok pagi. Ini komitmen kami agar pendapatan pengemudi tidak lagi dipotong secara sepihak,” janjinya.
Ia pun mengapresiasi aksi damai tersebut dan meminta pengemudi tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan langkah ini, AMKB berharap pemerintah pusat dan daerah segera mengambil tindakan konkret untuk melindungi hak-hak pengemudi ojol dari praktik eksploitasi perusahaan aplikator. (chanz/nus)
