EKONOMI+

Butuh Swasta untuk Bangun IKN, Jokowi Panggil Yusril ke Istana

JOKOWI YUSRIL
Presiden Jokowi ingin mempercepat keikutsertaan swasta dalam pembangunan IKN Nusantara. Sehingga memerlukan kepastian hukum yang jelas. (IST)

Presiden Joko Widodo memanggil Yusril Ihza Mahendra ke Istana Kepresidenan. Untuk ‘ngobrolin’ tentang aspek hukum yang mempermudah keterlibatan swasta di pembangunan IKN Nusantara.

Pemerintah terus mengupayakan segala cara untuk menyukseskan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Dari DKI Jakarta ke Nusantara (saat ini masih wilayah Kaltim). Nantinya, pembangunan tak seluruhnya dilakukan oleh pemerintah menggunakan APBN. Namun bakal ada juga keterlibatan perusahaan swasta.

Nah, untuk mengakomodir kepastian hukum bagi para perusahaan swasta itu. Presiden Jokowi meminta Badan Otorita IKN mengkaji lebih jauh aspek hukumnya. Agar tidak terjadi kesalahan di masa mendatang.

Karena itu pula, Jokowi memanggil mantan Mensesneg sekaligus Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra ke Istana Presiden, Jakarta.

“Hanya sedikit saja bicara tentang masalah IKN. Ya jadi apa yang kita bisa bantu. Beliau masalah apa namanya percepatan IKN ini supaya bisa jalan,” terang Yusril usai pertemuan. Senin (12/9/2022).

“Karena menyusul pembicaraan hampir enam bulan lalu. Pada waktu itu juga masalah IKN. Tentang keterlibatan dari pihak swasta yang berkeinginan untuk men-develop commercial area daripada IKN.”

“Memang Pak Presiden membicarakan masalah legal aspect-nya kan semua peraturan UU sudah tersusun ya. Baik UU maupun PP.”

“Kalau ada hal-hal lebih detail-detail yang memerlukan analisis atau pertimbangan hukum atau pun drafting mungkin saya bisa membantu,” ujar Yusril.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan bahwa minat swasta untuk terlibat dalam pembangunan IKN sangat tinggi. Menurut Yusril, pembangunan IKN memang bakal sulit terealisasi jika swasta tak dilibatkan.

“Itu sudah sejak 6 bulan lalu kami sampaikan ke presiden. Supaya tanpa swasta kan, susah men-develop IKN ini. Tapi swasta itu menyadari bahwa pemerintah mungkin juga dengan APBN akan develop fasilitas perkantoran pemerintahan. Dan tentu akan dikerjakan oleh BUMN,” terang Yusril.

Keterlibatan swasta sendiri, kata Yusril. Sudah terbukti nyata jika melihat perkembangan pembangunan kawasan Jabodetabek. Besarnya potensi keberhasilan tujuan pembangunan oleh swasta. Tak lain karena perusahaan swasta lebih paham dengan kebutuhan masyarakat.

“Tetapi untuk membangun kawasan permukiman, kawasan komersial supaya ibu kota ini tidak menjadi kota hantu dalam tanda kutip begitu, yang pengalaman membangun kota-kota itu kan sebenarnya swasta.”

“Kita lihat di sekitar Jakarta ini banyak kota-kota baru yg dibangun oleh pihak swasta dan mereka sepertinya paham yang dibutuhkan masyarakat,” pungkas Yusril. (ava)

Comments

POPULER

To Top